Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN ANAK DAN PENYELESAIANNYA MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Perkara No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm)

2024-10-01T15:33:17+07:00

Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak tentu berbeda penyelesaiannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga hukum di Indonesia memang sangat peduli terhadap perlindungan dan hak anak baik itu anak korban maupun anak pelaku. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui hukum acara pidana yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam menangani tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak. 2) Untuk mengetahui putusan hasil tindak pidana anak yang melakukan kejahatan kesusilaan di Pengadilan nomor Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2021/PN Tsm. 3) Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana kesusilaan anak menurut presfektif siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan Undang-undang (Statute Approach) yakni menelaah segala regulasi dan undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian terkait. Pada perkara dengan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm, anak pelaku tidak ditahan melainkan mendapatkan pembinaan dalam Lembaga selama 1 (Satu) tahun dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan, pada Lembaga Penyelenggara Kejahteraan Sosial (LPKS) di I’Anatush Syibiyan di daerah Dusun Babakan RT. 01, RW. 01, Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. Serta dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

STRATEGI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU 2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

2024-10-01T15:41:15+07:00

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih seorang pemimpin untuk memimpin sebuah Negara. Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah pemilihan legislatif dan eksekutif yang diadakan secara serentak. Yakni, memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam tahapan pemilihan umum tersebut perlu adanya pengawasan agar bisa meminimalisir pelanggaran dalam pemilu. Peran dari lembaga pengawasan seperti PANWASLU di tingkat Kecamatan sangat membantu mengawasi proses tahapan dalam pemilu. Untuk itu perlu adanya strategi yang dipersiapkan agar tahapannya bisa berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Lembaga pengawasan bukan hanya untuk mengawasi tetapi juga mendukung tahapan-tahapan dalam pemilu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh PANWASLU di Kecamatan Bungursari dalam pencegahan pelanggaran pemilu juga bagaimana Pelangggaran Pemilu dalam Perspektif Dusturiyah. Metodologi Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini bahwa PANWASLU Kecamatan Bungursari telah melakukan beberapa strategi untuk melakukan pencegahan dalam pemilu. Namun setelah diteliti dan dilakukan wawancara di Kecamatan Bungursari pada pemilu 2019 terdapat pelanggaran yang dilakukan yaitu Money Politic. Pada proses tahapan pemilu 2024 di Kecamatan Bungursari juga menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Pantarlih yaitu dalam proses coklit tetapi sudah dilakukan perbaikan sehingga tahapan coklit tersebut sudah sesuai yang diharapkan. Segala sesuatu yang bisa mengganggu kemaslahatan umat manusia maka itu bertentangan dengan kehendak Allah. Maka Pelanggaran pemilu dalam perspektif Siyasah Dusturiyah dianggap bisa mengganggu kemaslahatan umat karena dalam proses pemilihan seorang pemimpin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG FASILITAS PENYELENGGARA PONDOK PESANTREN DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

2024-10-01T15:51:29+07:00

Latar belakang penelitian ini adalah adanya anggapan Perda tersebut merupakan Perda yang populis dalam artian ada unsur politik, dengan belum maksimalnya pelaksanaan Perda tersebut pada lokus penelitian terkait. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Jawa Barat No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggara Pondok Pesantren ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Komperatif Kebijakan Publik di Pondok Pesantren Sulalatul Huda dan Pondok Pesantren Al-Mubarok). Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa implementasi dari Peraturan Daerah Jawa Barat No.1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggara Pondok Pesantren ditinjau dari perespektif Siyasah Dusturiyyah sudah terlealisasikan, namun belum maksimal pelaksanaannya terutama di Pondok Pesantren Sulalatul Huda. Adapun di Pondok Pesantren Al- Mubarok sebagai pembanding dari penelitian ini, maka pelaksanaan peraturan tersebut relaitif telah maksimal diimplementasikan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Prestasi Pesantren dikancah lokal dan nasional, kondisi objektif pesantren yang sangat baik, pemberdayaan, pembinaan, rekognisi, afirmasi yang sudah berjalan dengan baik sesuai Peraturan Daerah tersebut, meskipun dari Unit Kerja Pemerintah belum semuanya terlealisasikan sesuai Peraturan tersebut

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

2024-10-01T15:45:29+07:00

Kebijakan pengelolaan sampah dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah timbulan sampah yang ada di Kota Tasikmalaya. Sampah merupakan suatu hal yang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Semua yang beraktivitas pasti akan menghasilkan sampah sebagai akibat dari aktivitas tersebut adalah meningkatnya produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Untuk menangani masalah tersebut Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya mengeluarkan Perda Pengelolaan Sampah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk rangka upaya peningkatan pengelolaan sampah yang profesional sehingga terwujud kualitas lingkungan yang bersih serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. 2) Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. 3) Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah oleh Aparatur Pemerintah. 4) Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum sepenuhnya berhasil untuk mengurangi julah timbulan sampah yang ada. Dalam pelaksanaanya masih terdapat berbagai penghambat seperti, kurangnya SDM, sarana prasarana, anggaran dan kesadaran masyarakat. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk masalah tersebut seperti sosialisasi perda kepada masyarakat, penambahan sumber daya manusia dan sarana prasarana dan melakukan pembinaan- pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya.

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENARIKAN PAKSA OLEH DEBT COLLECTOR PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

2024-10-01T16:17:25+07:00

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya). Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Tujuan penelitian ini salah satunya : 1) Untuk mengetahui kondisi objektif penarikan paksa yang dilakukan oleh pihak Debt Collector. 2) Untuk mengetahui Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap Konsumen atas penarikan paksa yang dilakukan oleh pihak Debt Collector ditinjau dari Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 3) Untuk mengetahui sanksi bagi Debt Collector yang melakukan penarikan paksa terhadap korban/debitur. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh Debt Collector terhadap konsumen itu melanggar aturan hukum yang berlaku sekarang, bahkan bisa saja dipidana dengan pasal berlapis.

Illegal logging dalam Prespektif Islam

2024-05-24T08:40:35+07:00

Illegal Logging merupakan permasalahan yang belum bisa diselesaikan. Kegiatan ini menyebabkan kerusakan ekosistem hutan yang akan berdampak buruk kepada kehidupan manusia. Solusi yang yang dihadirkan atas kejahatan ini adalah dengan diberlakukannya Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Namun kejahatan ini masih terus terjadi bahkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini mengelaborasi spirit al-Qur’an dalam merespon permasalahan di atas dengan pendekatan ushul fiqih dengan konsep maslahah menurut Al-Syâthibî dalam kitabnya Al-Muwâfaqât. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode teknik analisis konten (content analysis) dan analisis deskriptif (descriptive analysis). Berdasarkan kajian ini dapat disimpulkan bahwa secara qiyâs al-Isthinbhâthy, pembalakan liar (illegal logging) sangat dilarang dalam agama. Ia menyalahi perinsip maslahat dharuriyyat seperti keharusan menjaga jiwa. Illegal logging kejahatan yang dapat mengancam jiwa manusia.