Ahwaluna adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Tasikmalaya. Jurnal ini terbit dua kali setahun, pada bulan September dan Maret, dan menerima artikel dari dosen, mahasiswa, serta cendekiawan yang berasal dari penelitian, pemikiran, dan pengalaman terkait hukum keluarga Islam. Ruang lingkup jurnal ini mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, seperti perkawinan, perceraian, putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan anak di luar perkawinan, fenomena penyamaan pembagian waris antara anak perempuan dan laki-laki, serta implementasi surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang masa 'iddah istri dan suami. ISSN: 2963-1831
RUMAH TANGGA SAKINAH PERSPEKTIF TASAWUF SIMPATIK ( STUDI PADA TAREKAT IDRISIYYAH TASIKMALAYA)
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya berbagai problematika rumah tangga yang menjadi hambatan tercapainya keluarga sakinah meliputi timbal balik suami-istri yang tidak selaras dan seimbang, kurangnya komunikasi yang mengakibatkan kesalahpahaman, kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, konflik eksternal dari lingkungan sosial, hilangnya komitmen dalam keluarga yang menimbulkan kekerasan dan percekcokkan, hilangnya rasa saling menghargai yang berujung pada perceraian, serta berbagai konflik internal dan eksternal yang memberikan dampak negatif bagi keharmonisan keluarga. Permasalahan-permasalahan ini dipandang sebagai penyakit hati yang tidak dapat diselesaikan melalui kecerdasan intelektual semata, melainkan memerlukan pendekatan spiritual melalui pembersihan dan penyucian hati agar terhindar dari perbuatan maksiat yang dapat mengotori dan menutup hati dari kebenaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep keluarga Sakinah menurut hukum Islam dan untuk mengetahui Rumah Tangga Sakinah menurut Tasawuf Simpatik di Tarekat Idrisiyyah. Metode yang digunakan dalam observasi data adalah penelitian kualitatif karena relevan dengan permasalahan subjek yang diteliti karena memerlukan observasi, wawancara serta analisis dokumen. Dengan pendekatan Teologis-Normatif yang dimana ajaran tasawuf sebagai dimensi esoteric dalam Islam. Hasil penelitian ini adalah adanya ketenangan, ketentraman, kedamaian dan penuh dengan cinta yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Nilai-nilai ajaran Tasawuf Simpatik dalam membentuk Rumah Tangga Sakinah Khusunya di Tarekat Idrisiyyah yaitu, dengan istiqomah mujahadah dan riyadhah. Selalu membersihkan hati dan menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji. Hiasi hati dengan sifat Al-Faqru/faqir dalam istilah ilmu tasawuf artinya jiwa yang senantiasa merasa butuh kepada Allah Swt, sabar, Tawakal, zuhud, Syukur, ridho dan Tawadhu. Kata kunci : Tasawuf Simpatik, Rumah Tangga Sakinah, Spiritual, Tarekat Idrisiyyah, Mujahadah dan Riyadhah
Hak Cipta (c) 2025 Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam
Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli Online Menggunakan Metode Pembayaran Shopee Paylater
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau keabsahan akad dalam transaksi jual beli online yang menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, guna memberikan pemahaman hukum sekaligus menjadi panduan bagi konsumen muslim dan pelaku e-commerce agar melakukan transaksi jual beli online lebih sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskritif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif, untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan akad dalam sistem Shopee PayLater menurut hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun Shopee PayLater memberikan kemudahan bagi konsumen, terdapat potensi dan unsur riba dalam biaya tambahan yang dikenakan dalam transaksi tersebut, dikarenakan transaksi ini diakadi dengan qardh yaitu akad pinjam-meminjam yang mana jika di dalamnya terdapat biaya tambahan, maka biaya tambahan tersebut masuk ke dalam riba. Dalam perspektif hukum Islam, kejelasan akad dan transparansi dalam transaksi menjadi faktor utama untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Sementara itu, dalam hukum positif, layanan ini memerlukan pengawasan lebih lanjut guna memastikan keadilan dalam setiap perjanjian dalam transaksi ini. Serta, diperlukan regulasi yang lebih spesifik guna mengakomodasi aspek syariah dalam transaksi digital di Indonesia. Keywords: Shopee PayLater, Jual beli, Akad, Hukum Islam.
PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK HASIL ZINA, PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah; 1) Menganalisis status anak hasil zina dalam hukum Islam, 2) Menganalisis pandangan hukum positif terhadap anak hasil zina, 3) Mengetahui konsekuensi anak hasil zina dalam administrasi kependudukan. Metode peneliti ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Yaitu, memaparkan dalam bentuk uraian. Penulis menggunakan pendekatan teologis, pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis dalam mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode library research. Teknik Pengolahan dan Analisis data yaitu secara deduktif, induktif dan komparatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Status anak luar nikah dalam hukum positif yaitu anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya. Anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya. Dan Anak luar nikah menjadi anak sah, yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka. 2) Status anak luar nikah dalam hukum Islam yaitu anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum, tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan. Serta ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya. 3) konsekuensi anak hasil zina dalam administrasi keperdataan masih bisa di selesaikan jika anak hasil zina tersebut di akui dan bisa di nasabkan kepada orang tuanya Kata Kunci : Anak Luar Nikah, Hukum Positif dan Hukum Islam
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAMANSARI)
Perkawinan dibawah umur adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Umumnya, pasangan tersebut belum matang secara fisik, mental, dan emosional. Fenomena ini masih marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak negatif. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tamansari serta dampaknya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis, melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama pernikahan dini meliputi: kemauan anak sendiri, rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, lingkungan, dan pergaulan bebas. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain gangguan psikologis, perceraian usia muda, dan masalah ekonomi. Kata kunci : Perkawinan di Bawah Umur, Hukum Positif, Faktor penyebab
ANALISIS TERHADAP TALAK DILUAR PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Talak diluar Pengadilan merupakan suatu hal yang sering terjadi di Indonesia yang banyak menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan implikasi dari perceraian tersebut secara hukum baik hukum islam Maupun hukum positif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep perceraian diluar pengadilan, impikasi dan keabsaahan perceraian tersebut. Metode yang digunakan peneliti adalah menggunakan metode kepustakaan (library research) yang dimana data-data yang dipakai adalah data-data kepustakaan yang bersumber dari buku, dokumen-dokumen ,jurnal dan literatur lain yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep perceraian dalam hukum islam tidak diwajibkan dilakukan di hadapan pengadilan karena tidak ada dalil Al-Quran maupun Hadist yang mengatakan bahwa talak harus dilakukan di hadapan pengadilan, akan tetapi dalam hukum positif bahwa konsep perceraian harus dilakaukan dihadapan sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun implikasi talak diluar pengadilan dapat menimbulkan masalah hukum dan konflik. Seperti bagi pihak istri tidak bisa menuntut hak mutah, tidak bisa menikah lagi dengan calon suami yang lain karena harus ada akta cerai dari pengadilan sedangkan secara administrasi mereka masih tercatat sepagai pasangan suami isteri walaupun pada kenyataanya sudah bercerai, tidak bisa menuntut harta gonogini sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, bagi pihak suami tidak dapat meniklah lagi dengan calon isteri yang lain karena masih tercatat sebagai pasangan suami istri, tidak bisa menuntut harta gono gini sebagaimana aturan yang berlaku, bagi pihak anak, anak tidak akan mendapatkan nafkar secara teratur baik dari besaran maupun dari dari waktu pemberian nafkahnya. apalagi tidak memenuhi aturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Perceraian diluar pengadilan dalam hukum islam dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu akan tetapi harus siap dengan segala konsekuensi yang diakibatkan dari perceraian diluar pengadilan, sedangkan menurt hukum positif perceraian diluar pengadilan tidak sah karena tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Kata kunci: Perceraian, Diluar Pengadilan, Hukum, Islam, Positif.
KAJIAN MAKNA SIMBOL - SIMBOL DALAM UPACARA PERKAWINAN SUNDA DI KEC. PANJALU KAB. CIAMIS DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna filosofis simbol-simbol dalam upacara perkawinan adat Sunda di Kecamatan Panjalu serta menganalisis relevansinya dengan pembentukan keluarga sakinah. Tradisi perkawinan adat Sunda sarat dengan simbol yang bukan sekadar ritual budaya, melainkan mengandung pesan moral, spiritual, dan sosial. Simbol-simbol seperti siraman, ngabageakeun, saweran, sungkeman, dan ngaleupas japati dipahami sebagai sarana edukasi nilai-nilai kehidupan rumah tangga, seperti kesucian, kebersamaan, penghormatan, dan doa restu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis-normatif, melalui wawancara, observasi, serta telaah pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol-simbol tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam membentuk keluarga sakinah yang didasari mawaddah, rahmah, dan ketenangan (sakinah). Temuan ini memperlihatkan adanya integrasi antara adat dan syariat Islam yang menciptakan harmoni dalam masyarakat Sunda. Kata kunci: simbol perkawinan, budaya Sunda, keluarga sakinah, adat dan Islam
ANALISIS HUKUM TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI DALAM PUTUSAN NOMOR 460/Pdt.G/2022/PN Sgr: TANGGUNG JAWAB KOPERASI DALAM PERJANJIAN DEPOSITO BERJANGKA
Abstrak Penelitian ini mengkaji mengenai wanprestasi dalam perjanjian deposito berjangka. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yang mengakibatkan penolakan gugatan dari Penggugat karena alasan cacat formil, serta implikasi dari keputusan tersebut terhadap gugatan rekonvensi dan pokok perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggabungan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi dalam satu surat gugatan dapat menyebabkan ketidakjelasan (obscuur libel), yang pada gilirannya mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Selain itu, putusan ini juga memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan baru setelah memperbaiki kekurangan formil yang ada. Penelitian ini menekankan pentingnya pemisahan antara kedua jenis gugatan guna menjaga kejelasan hukum dan kepastian dalam proses peradilan. Selain itu, disarankan agar praktisi hukum lebih hati-hati dalam menyusun gugatan agar tidak kehilangan hak untuk mendapatkan keadilan. Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum; Wanprestasi; Koperasi.
HARTA WARIS PUSAKA TINGGI DALAM ADAT MINANGKABAU PERSPEKTIF HIFŻU MĀL
Dalam penelitian ini yang berjudul “Pandangan Maqaṣid Syari’ah Terhadap Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Tinjauan Hifżu Māl” menjelaskan terkait persoalan pembagian harta waris menurut adat yang ditinjau melalui hukum islam. Dalam hukum adat Minangkabau, rumah dan tanah pusaka tinggi menjadi milik ibu dan anak keturunan perempuan sebagai tonggak kehidupan mereka sedangkan ayah bukan bagian dari anggota rumah tersebut dan juga mamak tinggal di rumah istrinya. Semua harta pusaka tinggi dalam pengurusan ibu yang mana bila ia telah meninggal dunia maka akan diteruskan oleh anak perempuannya yan tertua kemudian anak perempuan tersebut menjadi kepala keluarga dalam rumah tersebut. Sumber dari harta pusaka tinggi bukan berasal dari ayah atau mama dan juga kakek atau nenek tetapi nenek moyang yang telah mewasiatkan agar digunakan secara kolektif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan interview research dan library research. Hasil data diambil melalui berbagai literatur jurnal terkini yang membahas secara umum terkait harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau berpandangan Maqaṣid Syari’ah Hifżu Māl sehingga tercipta penelitian yang bertujuan untuk memuat hukum adat yang sesuai dengan Syari’ah sehingga menemui maksud adanya perbedaan secara takaran. Kesimpulannya adalaah dengan adanya hukum adat Minangkabau yang berbeda dari ketentuan dalam Al-Qur’an dan menimbulkan persengketaan di Pengadilan Negeri yang mungkin bisa dipahamkan melalui pendekatan Maqaṣid Syari’ah dengan tinjauan Hifżu Māl sehingga mengetahui maksud dan filosofis pembagian harta pusaka tinggi tersebut sekaligus menjawab beberapa pertanyaan masyarakat umum hakikat dari pembagian tersebut. Kata Kunci: Pusaka tinggi, Minangkabau, warisan Matrilineal
PENENTUAN KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERIKAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN (MUT’AH) DI PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA
Perceraian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan serangkaian akibat-akibat hukum. Pada cerai talak timbul kewajiban bagi mantan suami untuk memenuhi mut’ah, nafkah iddah, mahar yang belum dibayarkan dan nafkah anak. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah konsep penentuan mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak menurut hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan kewajiban suami pasca perceraian dan kesesuaian Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2016/PA.Tmk dengan hukum Islam. Adapun hasil yang diperoleh melalui penelitian ini adalah: Pengajuan kewajiban suami pasca perceraian diajukan oleh pihak Termohon (pihak istri) dimuat dalam bentuk rekonvensi. Dalam setiap perkara talak, istri dapat mengajukan gugatan rekonvensi artinya dapat melakukan gugatan balik, meskipun tidak juga tidak apa-apa karena tidak ada unsur keharusan. Mengenai hak ex officio, hakim hanya dapat menentukan mut’ah dan nafkah iddah saja. Hakim menjatuhkan putusan selalu melihat bukti dan fakta di persidangan. Hakim dalam menentukan kadar mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak melihat dari tiga faktor yaitu kemampuan suami sesuai gaji bersih, kelayakan istri sesuai maskan, kiswah, mat’am serta kepatutan dari sisi suami dan istri sesuai keadaan ekonomi saat berumah tangga. Terdapat faktor pertimbangan tambahan yaitu lama perkawinan dan keadaan ekonomi di sekitar tempat tinggal untuk menunjang pertimbangan dari sisi kepatutan. Kesesuaian putusan hakim di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah sesuai dengan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci: Mut’ah, Nafkah Iddah dan Anak, PA Kota Tasikmalaya
Mut’ah, Nafkah Iddah dan Anak, PA Kota Tasikmalaya
PERBANDINGAN SYARAT SAH NYA PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
Artikel ini ditulis untuk mengetahui perbandingan syarat sah nya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Indonesia adalah Negara Hukum oleh karenanya di dalam dunia hukum. Setiap manusia baik warga Negara maupun orang asing adalah pembawa hak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. akad dan kontrak adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Kontrak sangat banyak dipergunakan orang dalam melakukan berbagai kerja sama bisnis. Suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Hukum kontrak di Indonesia pada kenyataanya sangat beragam karena adanya perbedaan sistem hukum di masing-masing negara tersebut. Penulisan ini mengguunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi perbandingan. Dalam hukum perdata syarat sah nya perjanjian diantaranya dengan adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (bekwaamheid), adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (toestemming), mengenai suatu hal atau obyek tertentu (bepaalde onderwerp), serta adanya sebab (kausa) yang dibenarkan (georloofde oorzak). Sedangkan dalam hukum Islam syarat sah nya perjanjian diantaranya dengan adanya subjek Perikatan (Al’Aqidin), adanya objek perikatan (Mahallul ‘Aqd), tujuan perikatan (Maudhu ‘ul’Aqd) serta adanya Ijab dan Kabul (Sighat al-‘Aqd). Berdasarkan uraian pembahasan dapat ditarik sebuah simpulan bahwa syarat perjanjian dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam hampir sama, yaitu untuk melindungi kepentingan para pihak yang saling mengikatkan diri dalam sebuah kontrak. Perjanjian dalam Hukum Perdata difahami dari hukum Barat, sedangkan dalam Hukum Islam didasarkan pada hukum syariat. Kata Kunci: Syarat sah nya Perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam
Syarat sah nya Perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam
AYAT-AYAT AL-QURAN TENTANG PEMELIHARAAN LINGKUNGAN
Lingkungan hidup merupakan aspek vital dalam kehidupan manusia, namun saat ini mengalami degradasi akibat perubahan iklim, pencemaran, dan penurunan keanekaragaman hayati. Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan pedoman mengenai tanggung jawab manusia dalam menjaga lingkungan, yang tertuang dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai ekologis dalam Al- Qur’an melalui pendekatan studi literatur dan analisis hermeneutik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al- Qur’an menekankan prinsip keseimbangan ekosistem, keberlanjutan, larangan perusakan, serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Beberapa ayat membahas kewajiban menjaga keseimbangan alam dan larangan berbuat kerusakan setelah diperbaiki. Selain itu, konsep keberlanjutan juga diperkuat dengan perintah untuk tidak boros dalam penggunaan sumber daya. Islam juga mengajarkan kesadaran akan keagungan penciptaan alam sebagai tanda kebesaran Allah, yang harus dijaga sebagai bentuk rasa syukur. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar etis bagi perilaku pro-lingkungan di kalangan umat Muslim. Namun, tantangan dalam implementasi ajaran ini sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Dengan memahami nilai-nilai lingkungan dalam Al-Qur’an, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral. Kata kunci:lingkungan, Al-Quran, keseimbangan ekosistem, keberlanjutan, khalifah
lingkungan, Al-Quran, keseimbangan ekosistem, keberlanjutan, khalifah
KELUARGA SAKINAH DALAM KONTEKS MILENIAL: (MENJAGA KEHARMONISAN DI TENGAH PERUBAHAN)
Di era milenial saat ini, dinamika kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang cepat dan kompleks, terutama dengan kemajuan teknologi dan pengaruh budaya global. Perubahan ini berdampak signifikan pada struktur dan fungsi keluarga, yang merupakan unit sosial terkecil dan paling mendasar. Keluarga sakinah, yang diartikan sebagai keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan mampu menghadapi berbagai tantangan, menjadi semakin penting untuk dibahas dalam konteks ini. Keluarga sakinah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung bagi anggota-anggotanya, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan pertama yang membentuk karakter dan nilai-nilai individu. Namun, tantangan-tantangan baru, seperti pergeseran nilai-nilai sosial, tekanan ekonomi, serta pengaruh media sosial, dapat mengganggu keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman dan strategi yang tepat untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan keluarga di tengah perubahan ini.
eluarga Sakinah dalam Konteks Milenial: Menjaga Keharmonisan di Tengah Perubahan
HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALU DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG)
Masalah utama dalam artikel ini tentang sistem uang paksa (dwangsong) yang ditetapkan oleh hakim dalam salah satu putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal. Tujuan artikel ini untuk mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal dan putusan Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg, serta mengidentifikasi nilai maslahat dalam kedua putusan tersebut. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perbandingan dari dua putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal dan putusan pengadilan Agama Badung Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg. Hasil artikel menunjukkan beberapa perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan. Perbedaan tersebut meliputi fakta hukum, pertimbangan yuridis dan non-yuridis, penafsiran hakim, serta putusan akhir. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga mampu untuk menjelaskan bagaimana prinsip maslahah diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia, dengan perkara hak asuh anak. Artikel ini diharap dapat menjadi panduan dalam memutus perkara hak asuh anak, dan juga sebagai masukan untuk menyusun aturan tentang hak asuh anak yang lebih jelas dan berpihak dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perbandingan, Putusan
PERAN WANITA KARIR DALAM MEMBENTUK KETAHANAN KELUARGA DENGAN MEMPERTAHANKAN KONSEP SAKINAH
Pembagian tugas antara suami istri merupakan kewenangan dari masing-masing keluarga. Kewajiban mencari nafkah memang menjadi tanggung jawab dari suami. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa istri boleh bekerja diluar rumah. Dalam rumah tangga suami istri harus mempunyai hubungan yang sederajat, dimana keduanya saling bekerjasama menjadi partner yang saling bermitra. Perempuan yang bekerja di luar rumah, saat ini lebih populer dengan sebutan “wanita karir”. Dengan berbagai bentuk profesi yang dapat dijalankan perempuan, tidak menjadikan peran sebagai istri dan ibu ditinggalkan begitu saja. Berbagai latarbelakang alasan perempuan memilih untuk bekerja di luar rumah, juga tetap menjalankan peran sebagai ibu rumahtangga. Dalam kenyataanya terdapat perempuan yang dapat menjalankan peran ganda tersebut, tetapi ada juga yang menjadikan permasalahan baru dalam keluarga. Penulis dalam tulisan ini akan membahas peran wanita karir dalam mempertahankan peran sebagai ibu rumah tangga dan sebagai perempuan pekerja. Penulis akan melakukan penelitian lapangan yang dilaksanakan di MTs Hasim Asy’ari yang berlokasi di Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan fenomenologi. Hasil dari penelitian yaitu wanita karir yang bekerja sebagai guru berusaha menyeimbangkan antara pekerjaan di luar rumah dan sebagai ibu rumah tangga. Wanita karir di MTS Hasyim Asy’ari menjaga ketahanan keluarga dengan berbagai cara, diantaranya dengan menjaga komunikasi dengan suami juga anak-anak, menyamakan persepsi dengan suami, dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah keluarga Kata kunci: Wanita karir, Ketahanan Keluarga, Peran Ganda
SAAT UNTUK MENIKAH DALAM UU NOMOR 16 TAHUN 2019: (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Usia Menikah)
Batas usia menikah dalam Islam hingga saat ini masih menjadi pembahasan yang menarik. Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa pria dan wanita yang akan melaksanakan perkawinan harus sudah berusia 19 tahun. Dalam Islam, usia pernikahan tidak ditentukan secara eksplisit, melainkan lebih kepada kesiapan individu yang ditandai dengan baligh, akal sehat, dan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Berdasarkan permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan pandangan mengenai batas usia menikah antara hukum Islam dan UU Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, sementara pendekatan yuridis menganalisis aturan hukum terkait usia menikah dalam perspektif hukum Islam. Data diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur hukum dan tafsir Al-Qur'an yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan usia pernikahan secara pasti, melainkan lebih pada kesiapan individu, yang tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Implikasi dari temuan ini memberikan kontribusi pada pemahaman hubungan antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai usia menikah. Kata Kunci: usia minimal menikah; saat untuk menikah, pernikahan dalam Islam.
MEDIASI ELEKTRONIK SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA DI ERA DIGITAL (TINJAUAN ATAS PERMA No. 3 TAHUN 2022)
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa, yang didukung oleh implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik. Mediasi elektronik menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas, dan efisiensi waktu dan biaya dibandingkan litigasi. Namun, pemahaman dan penerimaan mediasi elektronik oleh para pihak masih menjadi tantangan besar, terutama terkait aspek teknis, keamanan data, dan efektivitas komunikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi elektronik dalam penyelesaian sengketa di era digital. Menganalisis strategi untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan para pihak dalam proses mediasi elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik, mengacu pada teori sistem hukum untuk menganalisis interaksi antara regulasi, teknologi, dan lembaga yang mendukung mediasi elektronik. Temuan utama menunjukkan bahwa mediasi elektronik mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa, dengan mengatasi hambatan geografis dan mengurangi biaya dan waktu penyelesaian. Faktor-faktor seperti literasi digital, keamanan data, dan kompetensi mediator telah terbukti penting dalam keberhasilan implementasi mediasi elektronik. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya sosialisasi, pendidikan, dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi untuk mendukung implementasi PERMA No. 3 Tahun 2022. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi strategis bagi pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang lebih inklusif, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung transformasi sistem hukum di era digital. Kata kunci: efisiensi; mediasi elektronik; PERMA No. 3/2022; penyelesaian sengketa; Teknologi.
: efisiensi; mediasi elektronik; PERMA No. 3/2022; penyelesaian sengketa; teknologi.
ANALISIS KAIDAH FIQIH TERHADAP REKONSTRUKSI IHDAD BAGI ISTRI YANG BERKARIR DALAM DINAMIKA PERUBAHAN
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan wanita karir yang beraspirasi untuk meraih prestasi yang gemilang serta aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Selain itu, terdapat pula wanita yang disibukkan dengan pekerjaan dan aktivitas di luar rumah. Wanita yang hidup di era kemajuan umumnya merupakan individu yang mencurahkan seluruh energi dan pemikiran mereka untuk meniti karir, demi mewujudkan cita-cita dan harapan yang diinginkan. Wanita karir yang ditinggal oleh suaminya karena wafat tetap diwajibkan untuk menjalani masa Ihdad. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konsep Ihdad bagi wanita karir dalam perspektif hukum Islam, serta faktor-faktor yang memengaruhi konstruksi Ihdad bagi wanita karir dalam konteks perubahan sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep Ihdad bagi wanita karir dalam Islam tidak terikat pada batasan masa 4 bulan 10 hari, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan peran wanita tersebut. Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi konstruksi Ihdad bagi wanita karir dalam perubahan sosial meliputi tuntutan ekonomi, kompetensi yang dimiliki oleh wanita, serta perkembangan zaman. Kata kunci: Wanita Karir, Ihdad, Perubahan Sosial.
HAK NON MUSLIM DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Telaah Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj)
Artikel ini membahas hak non muslim dalam hukum kewarisan Islam dengan studi kasus putusan Pengadilan Agama Kabanjahe nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj. Secara metodologis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran stelsel hukum kewarisan Islam dari al-Qur’an dan hadis ke dalam fikih Indonesia modern. Secara normatif, ketentuan hukum kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Kendati demikian, sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Kabanjahe nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj, terhadap ahli waris non muslim dapat diberikan bagian harta kekayaan dari pewaris muslim melalui konstruksi wasiat wajibah demi mewujudkan kemaslahatan umum yang berorientasi pada rasa keadilan. Secara esensial, putusan tersebut menggarisbawahi pentingnya memahami hukum kewarisan Islam tidak hanya secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dengan memperhatikan realitas sosial dan hubungan antar umat beragama. Selain itu, dalam kacamata maqasid syariah, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim juga dapat memelihara atau melindungi lima kepentingan pokok dalam Islam, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kata Kunci: Hak Non Muslim, Wasiat Wajibah, Maqasid Syariah.
Hak Non Muslim, Wasiat Wajibah, Maqasid Syariah.
HUKUM BAHASA ISYARAT DALAM AKAD NIKAH BAGI DISABILITAS TUNA RUNGU
Akad nikah merupakan rukun dan perjanjian antara dua mempelai menggunakan bahasa yang dapat dipahami kedua belah pihak termasuk dengan menggunakan bahasa isyarat dikarenakan salah satu tidak bisa dengan bahasa lisan karena disabilitas yaitu tidak bisa mendengar. Dalam konteks hukum Islam, pengucapan ijab dan qabul dalam akad nikah harus dilakukan dengan jelas. Tujuan pene;itian ini adalah untuk memahami praktik bahasa isyarat yang digunakan oleh penyandang disabilitas tuna rungu dalam prosesi akad nikah di Madrasah Tunarungu Assabikunal Awwalun dan hukum bahasa isyarat dalam melaksanakan akad nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis normative, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pada umumnya prosedural pernikahan itu sama saja tidak ada bedanya, hanya saja ketika menemukan perbedaan maka ada suatu hal yang menyebabkan itu terjadi. Misalnya, suatu pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan disabilitas tunarungu yang menggunakan bahasa isyarat sebagai sarana ijab qabulnya. Seperti yang diajarkan oleh pihak madrasah assabikunal awwalun kepada murid muridnya untuk menggunakan bahasa isyarat tangan dalam melaksanakan ijab qabulnya. 2) dalam kajian hukum islam serta hukum perundang undangan memperbolehkannya akad nikah menggunakan bahasa isyarat dalam melangsungkan ijab qabul, dengan catatan bahasa isyarat tersebut dapat dimengerti oleh semua pihak
Bahasa Isyarat, Akad Nikah, Disabilitas Tunarungu
Hak Cipta (c) 2024 Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam
Kajian Hukum Islam terhadap Tradisi Talitihan: Analisis Praktik Lokal di Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang
Talitihan adalah istilah dalam bahasa Sunda yang berarti memberikan sesuatu berupa sembako seperti beras, gula, mie instan, kue dan uang, bingkisan dan lain lain kepada orang yang akan menikah. Tujuannya adalah untuk membantu sesama muslim dan menyambung tali silaturahmi untuk mempererat ukhuwwah Islamiyyah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik talitian yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Desa Batangsari Kabupaten Subang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik talitian dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Batangsari Kabupaten Subang. Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara lengkap dan terperinci mengenai masalah masalah hukum Islam terhadap tradisi talitihan dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Batangsari Kabupaten Subang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi yang telah berkembang di masyarakat Desa Batangsari Kabupaten Subang adalah mereka menuntut kembali Talitihan (sumbangan) yang telah mereka berikan dengan cara menegur atau mengingatkan kepada orang yang telah menerima Talitihan tersebut, jika pengembaliannya tidak sesuai dengan pemberian, baik berupa barang maupun uang. Keunikan dari tradisi Talitihan di Desa Batangsari adalah bahwa dalam hal ini pemberian atau sumbangan Talitian harus dikembalikan dikembalikan sesuai dengan pemberiannya. Tinjauan Hukum Islam dalam tradisi yang berkembang di Desa Batangsari Kabupaten Subang yaitu meminta kembali Talitihan (sumbangan) yang telah diberikan adalah boleh, karena bentuk hibah yang diterapkan di masyarakat Dusun Batangsari mengharapkan adanya pengembalian dalam hibah tersebut, jika orang yang diberi tidak membalas hibah, maka ia berhak memintanya kembali.
Tradisi Talitihan, Sukasari, Hukum Islam.
PENGARUH KONFLIK RUMAH TANGGA TERHADAP KESEHATAN MENTAL ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
Konflik rumah tangga adalah perselisihan atau ketegangan yang terjadi antara anggota keluarga, terutama pasangan suami istri, yang dapat berdampak negatif pada dinamika keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi lengkap, terperinci, dan sistematis agar dapat memahami dampak, konsep atau praktik, peran dan tanggung jawab orang tua terhadap Kesehatan mental anak. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, studi ini menganalisis bagaimana perselisihan orang tua mempengaruhi perkembangan psikologis anak-anak dalam keluarga Muslim. Hasil yang didapat adalah anak-anak yang terpapar konflik rumah tangga sering mengalami gejala kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Islam menekankan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan melindungi kepentingan anak. Konflik rumah tangga yang berlarut-larut dianggap dapat membahayakan tumbuh kembang anak, sehingga perlu upaya penyelesaian sesuai syariat. Perceraian dapat dipertimbangkan sebagai solusi terakhir demi melindungi kepentingan terbaik anak. Islam memiliki mekanisme untuk melindungi kesehatan mental anak dari dampak negatif konflik rumah tangga, sambil tetap mengupayakan perdamaian dan keutuhan keluarga. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam upaya melindungi kesehatan mental anak-anak Muslim yang terdampak oleh konflik rumah tangga, sekaligus memperkaya pemahaman tentang implementasi hukum keluarga Islam dalam konteks modern
DAMPAK PERUBAHAN USIA PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batas usia kawin menyebabkan tingginya angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Perubahan ini tertumpu pada batas usia perkawinan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dispensasi kawin menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang dirubah menjadi Undang- undang No 16 Tahun 2019, faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tasikmalaya dan dampak dari Berlakunya Undang-undang No 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Data yang digunakan adalah studi pustaka, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah Hakim dalam pemberian dispensasi kawin menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 yaitu berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh berkembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perubahan Undang-undang perkawinan menunjukan bahwa terdapat kenaikan angka dispensasi kawin yang dilayangkan ke Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tahun 2018 sebanyak 31 perkara, tahun 2019 sebanyak 279 perkara, tahun 2020 sebanyak 940 perkara, tahun 2021 sebanyak 1021 perkara, tahun 2022 sebanyak 775 perkara, tahun 2023 sebanyak 632 perkara, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu sebanyak 222 perkara. Jadi rerata dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya adalah sebanyak 571 pertahun.
Dispensasi, Kawin UU No. 19, Usia, Nikah
IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 TENTANG MASA 'IDDAH ISTRI DAN SUAMI DI KUA SE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022-2023
Iddah bermakna perhitungan atau masa tunggu bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya, tetapi dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/Dj.III/Hk.007/10/2021 yang di terbitkan tahun 2021 yang mengharuskan seorang suami juga harus menunggu masa iddah mantan istrinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang, kedudukan hukum dan sanksi surat edaran dirjen bimas islam dan implementasinya di KUA Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini, pertama, latarbelakang terbitnya Surat Edaran ini ada 3 hal yaitu tidak efektifnya Surat Edaran tahun 1979, berpotensi terjadinya poligami terselubung, dan tata cara pecacatan nikah. Kedua, kedudukan surat edaran ini bukan termasuk hiraerki perundang-undangan dan kontradiksi dengan UUP dan KHI sehingga tidak ada sanksi khusus. Ketiga, pengimplementasian yang dilakukan oleh KUA Kota Tasikmalaya telah di sosisalisasikan ke setiap mantan suami yang akan menikah lagi dalam keadaan masa iddah mantan istrinya. Dampak dari Surat Edaran ini banyak sebagian dari masyarakat yang masih belum paham akan hal ini tetapi setelah diadakannya sosialisasi oleh pihak KUA masyarakat pun paham dan mengikuti regulasi yang ada.
Iddah, Suami, SE Bimas Islam, Kua Tasikmalaya
FENOMENA PENYAMAAN PEMBAGIAN WARIS ANTARA ANAK PEREMPUAN DAN LAKI LAKI (Penelitian di DESA CIHERAS KECAMATAN CIPATUJAH KABUPATEN TASIKMALAYA)
Fokus penelitian ini adalah fenomena penyamaan pembagian waris antara anak laki laki dan perempuan di Desa Ciheras, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam, yang menetapkan bahwa pembagian waris harus 2:1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki faktor faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut, serta perspektif hukum Islam mengenainya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan metode normatif empiris. Data sekunder berasal dari literatur terkait. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara menyeluruh dengan tokoh agama dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal yang menyebabkan pembagian waris yang sama: kondisi ekonomi masyarakat di mana mayoritas petani tinggal, upaya untuk menghindari konflik keluarga, tradisi turun temurun, dan jumlah harta warisan yang relatif kecil. Metode ini digunakan untuk menjaga keharmonisan keluarga, meskipun hukum Islam tidak mengakui prinsip faraidh. Studi ini memberikan wawasan tentang transformasi sosial dan nilai nilai masyarakat yang disebabkan oleh penerapan hukum waris Islam di masyarakat pedesaan.
Adat; hukum waris Islam; pembagian harta; perselisihan keluarga; perempuan.
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum dan alasan berbeda (concurring opinion) yang disampaikan oleh hakim Maria Farida Indrati, serta bagaimana implikasi Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak luar perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan memakai metode deskriptif analitis. Adapun data dalam penelitian didapatkan dengan mengkaji Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, selain itu juga menggunakan berbagai referensi kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukam terobosan hukum yang progresif dan responsif untuk mewujudkan keadilan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, meskipun di dalam pertimbangan hukumnya terdapat alasan berbeda yang disampaikan oleh Hakim Maria Farida Indrati. Terobosan hukum tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan (sirri) mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hak-hak perdata yang diberikan kepada anak di luar perkawinan (sirri) tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai nasab, waris, dan wali nikah. Anak di luar perkawinan (sirri) dapat menuntut hak-hak yang tidak diatur dalam fikih, seperti hak atas biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan hidup, serta persiapan masa depan. Selain itu, anak tersebut juga dapat menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, atau hak menuntut akibat ingkar janji. Singkatnya, anak di luar perkawinan (sirri) memiliki hak-hak perdata selain yang berkaitan dengan nasab, waris, wali nikah, atau hak perdata apapun yang tidak berkaitan dengan prinsip-prinsip munakahat menurut fikih. Kata Kunci: Kedudukan Anak Luar Perkawinan; Pencatatan Perkawinan; Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.
UPAYA KELUARGA KARIR MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
Seorang istri sebagai wanita karir memiliki dampak positif maupun negatif dalam kehidupan rumah tangga mereka. Oleh karenanya, dalam membentuk keluarga yang sakinah bagi wanita karir tentu memiliki banyak tantangan dan hambatan. Selama ini stigma yang kerap melekat dalam masyarakat bahwa perempuan hasrus terlihat cantik, terlihat indah, terlihat lembut dan berada di rumah dengan cukup mengurus rumah tangga saja dapat dianggap sebagai kekerasan psikis. Dengan demikian, upaya wanita karir dalam membangun keharmonisan. keluarga supaya menjadi keluarga sakinah strateginya adalah menjaga komitmen yang didapat dari kesepakatan di antara suami istri dan komunikasi yang baik antara suami, istri, dan anak. Komitmen dan komunikasi inilah yang menjadi penting bagi wanita karir, karena perempuan yang bekerja di sektor domestik dan di sektor publik memiliki waktu dan tenaga yang terbatas untuk menjalankan kedua peran yang dimiliki. Oleh karena itu wanita karir membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat di sekelilingnya agar kehidupan tetap berjalan harmonis.
istri, karir, wanita karir, sakinah, keluarga
PERBEDAAN NAFKAH ISTRI MENURUT KHI DAN BIDAYAT AL-MUJTAHID
Arti nafkah dalam sejumlah kamus berbahasa Arab tidak lepas dari konsep hukum tentang makna nafkah dalam arti sejumlah bekal dalam bentuk materi yang diberikan suami kepada isteri yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Makna yang sama juga dikemukakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian nafkah ini tidak ditemukan dalam KHI maupun kitab Bidayat al-Mujtahid. Menarik untuk meneliti apa yang dimaksud dengan nafkah istri menurut KHI, apa yang dimaksud dengan nafkah istri menurut Bidayat al-Mujtahid dan bagaimana perbedaan nafkah istri menurut KHI dan Bidayat al-MujtahidPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian nafkah istri menurut KHI, pengertian nafkah istri menurut Bidayat al-Mujtahid dan perbedaan nafkah istri menurut KHI dan Bidayat al-Mujtahid. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, studi literatur dan bersifat deskriptif. Metode kualitatif dipilih dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam pada kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci yang menghasilkan data deskriptif dari hal-hal yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nafkah istri dalam KHI tidak dijelaskan pengertianjnya secara rinci, begitu pula dalam Bidayat al-Mujtahid. Terdapat perbedaan nafkah istri menurut KHI dan Bidayat al-Mujtahid yaitu dalam hal : Cakupan nafkah, waktu wajib memberi nafkah, ukuran banyaknya nafkah, orang yang wajib diberi nafkah dan orang yang wajib mencari nafkah.
Nafkah Istri, KHI dan Bidayat al-Mujtahid
MEMBACA AL- QURAN SEBAGAI MEDIA UNTUK MENENANGKAN PIKIRAN, MENGURANGI STRES DAN RELAKSASI
Sejak diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu, Al-Quran dianggap sebagai kata-kata suci Islam, dan diyakini memberikan manfaat terapi psiko-spiritual bagi pembacanya dan/atau pendengarnya. Dalam konteks ini, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran berirama, di kalangan umat Islam sering dipandang sebagai bentuk murotal. Namun, dibandingkan dengan musik, ritme, baca buku-novel dan terapi meditasi, dengan informasi mengenai dasar saraf dari efek penyembuhan berdasarkan dari Al-Quran sebagian besar masih belum dieksplorasi-diteliti. Dalam tinjauan naratif ini, peneliti menyajikan dan mendiskusikan karya terkait korelasi saraf, jiwa yang menyoroti beberapa masalah metodologis dan mengusulkan rekomendasi untuk memajukan penelitian transdisipliner sedang berkembang ini. Secara kolektif, bukti menunjukkan bahwa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang berirama-murotal mengaktifkan wilayah otak yang serupa dan menghasilkan efek teraptik serupa dibandingkan dengan musik dan terapi ritme. Meskipun demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan dengan desain penelitian yang lebih ringkas dengan melibatkan ahli neorologi, otak, saraf dan kesehatan yang terstandarisasi untuk memperkuat temuan ini, dan membuka jalan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran sebagai terapi psiko-spiritual yang efektif.
PENYELESAIANNYA PEMBAGIAN WARISAN TANPA MELALUI PENGADILAN MELALUI METODE TASHALUH
Dalam keragaman hukum waris di Indonesia, kontribusi nilai-nilai adat dan agama menjadi fundamental dalam transisi harta warisan yang adil. Penelitian ini fokus pada penerapan metode Tashaluh sebagai solusi alternatif penyelesaian sengketa waris yang berpotensi mengurangi beban finansial dan emosional serta memelihara harmoni sosial. Terdapat kekosongan pengetahuan tentang bagaimana nilai-nilai budaya lokal dan agama dapat diintegrasikan dalam praktik mediasi hukum waris. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif analitis dan pengumpulan data normatif-empiris, penelitian ini mengeksplorasi aplikasi Tashaluh dalam kerangka hukum waris di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa Tashaluh efektif dalam mempercepat penyelesaian sengketa waris dan meningkatkan kepuasan antar pihak, serta mempromosikan resolusi yang mempertahankan hubungan keluarga. Khususnya, ditemukan bahwa mediator berperan sebagai penasehat yang menghormati nilai-nilai budaya, yang menambah dimensi baru dalam praktek mediasi. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang cara-cara mengatasi tantangan mediasi dalam hukum waris, yang relevan bagi teori dan praktik hukum di Indonesia serta bagi masyarakat yang menghargai keterikatan keluarga dan tradisi lokal.
Penyelesaiannya Pembagian Warisan, Tanpa Melalui Pengadilan, Melalui Metode Tashaluh.
PERJANJIAN JUAL BELI E-COMERCE DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSASI ELEKTRONIK
Dalam perjanjian jual beli melalui internet transaksi dilakukan tidaklah sama seperti perjanjian jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli bertatap muka secara langsung. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kapan saat terjadinya kesepakatan. Untuk menjawab hal tersebut dapat menggunakan Teori Penerimaan yang mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Kesepakatan antara penjual dan pembeli terjadi saat penjual menerima jawaban dari pembeli. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu melalui single click, "double click hingga three click. Pada dasarnya ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata tetaplah berlaku. Bahwa suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat salah satu pihak menyatakan sepakat (menyepakati) pokok perjanjian yang dinyatakan oleh pihak lainnya. Pernyataan tersebutlah yang dijadikan dasar kesepakatan (pernyataan kehendak) dari kedua belah pihak. Keabsahan perjanjian jual-beli melalui e-commerce sama seperti seperti perjanjian jual-beli yang dilakukan secara konvensional karena terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.
perjanjian jual beli, internet, kesepakatan