Siyasyatuna | Journal of Constitutional Law

INTEGRASI MAQASHID SYARIAH DALAM STUDI COMPARATIVE LAW (PERBANDINGAN HUKUM):

2025-04-26T15:22:51+07:00

Kajian ini mengeksplorasi hubungan antara maqashid syariah dan comparative law dalam konteks hukum Islam. Penekanan utama adalah pada fiqh prioritas dan perimbangan sebagai alat untuk memahami dan menerapkan hukum syariah dalam berbagai situasi kontemporer. Masalah utama yang diidentifikasi meliputi kesalahpahaman terhadap teks syariah, ketidakmampuan untuk menilai perubahan dalam waktu dan kondisi, serta perbedaan antara cabang dan pokok hukum. Fiqh prioritas dan perimbangan memainkan peran krusial dalam mengatasi tantangan ini dengan membuka ruang pemahaman yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai teks statis, tetapi sebagai sistem hukum yang hidup dan terus berkembang. Integrasi maqashid syariah dalam studi comparative law memungkinkan penerapan hukum yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Kajian ini juga menyoroti kontribusi ilmu perbedaan dalam fiqh Islam, baik dalam bentuk perbedaan antarmazhab maupun dalam konteks hukum praktis. Hasil kajian ini menunjukkan pentingnya memahami maqashid syariah dan fiqh prioritas dalam mengembangkan dan menerapkan comparative law yang lebih efektif dan relevan di dunia Islam. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan realitas baru.

Kata Kunci: Maqashid syariah, Yurisprudensi, Hukum komparatif, Evolusi hukum, Kontekstualisasi syariah

KETIKA RASUL BERMUKA MASAM:

2025-04-26T15:36:10+07:00

Dalam al-Quran surat Abbasa kita membaca bagaimana Rasulullah “ditegur” langsung oleh Tuhan ketika ia meperlakukan seorang disabilitas dengan tidak baik. Surat ini menjadi satu teks penting akan kemestian kita memuliakan atau memperlakukan orang disabilitas secara manusiawi. Artikel ini akan membahas bagaimana Islam dalam memandang orang atau kaum disabilitas. Artikel ini juga akan memakai “fiqih sosial” untuk melihat kemuliaan manusia dan orang disabilitas. Pendekatan fiqih sosial menurut saya penting agar dalam memandang satu masalah tidak melulu secara hukum oriented tetapi menyertakan etika sosial di dalamnya.

Kata Kunci: Fiqih, Disabilitas, Sosial

ANALISIS SENGKETA HASIL PEMILIHAN PRESIDEN 2024:

2025-04-29T17:45:03+07:00

Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Jurnal ini menelisik peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengambil sikap dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024, dengan membandingkannya dengan cara Mahkamah Konstitusi (MK) menangani sengketa serupa pada pemilihan presiden 2019. Fokus utama jurnal ini adalah menganalisis dasar gugatan yang diajukan oleh para pemohon dalam PHPU Pilpres dan mengevaluasi hubungan antara gugatan dan objek sengketa utama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menentukan apakah memiliki otoritas hukum yang kuat atau tidak. Jurnal ini melakukan analisis komparatif antara pemilihan presiden 2019 dan 2024. Jurnal ini juga mengkaji bagaimana Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi tantangan dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum, serta bagaimana keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sudah sesuai dengan bukti dan sikap yang ditunjukkan dalam keputusannya.

kata kunci : Mahkamah Konstitusi, PHPU, Pemilu, Presiden

TINJAUAN HUKUM PERDA SYARIAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2014 DALAM PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

2025-04-29T20:30:13+07:00

One of the results of public policy in the regions is regional regulations. Of course, the birth of regional regulations is very much in touch with the interests of the regions concerned. Regional regulations that are now quite an issue to be studied are regional regulations that refer to and have nuances of Sharia that have been enacted in various regions. There are at least 22 regions that implement regional regulations that regulate morality issues and the implementation of Islamic sharia in all areas of life. The presence of regional regulations that have nuances of Islamic Sharia such as anti-vice regional regulations, Qishash Criminal Law, reading and writing the Qur'an for prospective brides and grooms, etc. is not only interesting to observe because of the pros and cons, but also the struggle of ideas behind these regional regulations. The approach used in this study is an Empirical Juridical approach. Research based on an inventory of positive law, the discovery of legal principles and the discovery of inconcretto law, which is complemented by empirical observations of the operationalization of law in society. Sharia Regional Regulations that have been widely implemented in the regions to date are recognized as having benefits, including increasing public security and order. What is also important to study is that the increasing sense of security in society needs to be observed and studied further, because this symptom may simply be an effect or reflection of public fear of sharia. If so, then this symptom is not a true reflection of the strengthening of legal and security institutions. This means that what is actually happening is not citizens' legal compliance due to the objective situation that has been created, but rather because of fear of the sharia police who are perceived to be carrying out their duties in the name of religion. This symptom can shift security authority from the police institution to the sharia authority. This is certainly dangerous, because the image and role of security institutions will continue to decline.

Keywords: Sharia Bylaws, Empirical Legal Approach, Constitutional Law.

ISLAM DAN DEMOKRASI

2025-04-30T23:27:21+07:00

This research aims to examine the principles or elements of democracy in the perspective of Islam and the practice of democracy in Islamic governance. This paper also aims to prove the thesis of Samuel Huntington and F. Fukuyama which states that the empirical reality of Islamic society is not compatible with democracy. In normative doctrinal terms, in Islamic teachings there are principles and elements of democracy, although generically and globally. The principles and elements of democracy in Islamic teachings are: as-syura, al-'adalah, al-amanah, al-masuliyyah and al-hurriyyah. The reality of democracy in a country was once applied during the time of the Prophet Muhammad and the khulafaurrasyidin. But after that, most Islamic countries did not inherit these democratic values. This reality does not only occur in Islamic countries, but also non-Islamic countries (the West).

Keywords: Democracy from an Islamic Perspective, Democratic Values, Elements of Democracy.