Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara

IMPLEMENTASI DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN HAKIM: EVALUASI EMPIRIS PENERAPAN UU SPPA DI PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

2025-09-28T11:34:28+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan studi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tahun 2024–2025. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana putusan pengadilan telah menerapkan prinsip-prinsip SPPA, termasuk asas keadilan restoratif, perlindungan hak anak, dan pendekatan rehabilitatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar putusan telah mengacu pada prinsip-prinsip SPPA, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi menyeluruh terhadap perlindungan dan rehabilitasi anak. Penilaian terhadap dampak jangka panjang juga menunjukkan bahwa keputusan pengadilan belum sepenuhnya mampu menjamin pemulihan anak secara menyeluruh.

PARADOKS PENEGAKAN PERDA: ANTARA TUNTUTAN KETERTIBAN DAN REALITAS SOSIAL EKONOMI DI KOTA TASIKMALAYA

2025-09-28T11:40:15+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 29 ayat (2) Perda Kota Tasikmalaya No. 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum serta mengkaji strategi penegakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap pelanggaran ketertiban, peran penyidik pegawai negeri sipil, dan sanksi yang diberikan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara mendalam dengan aparat Satpol PP, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data menunjukkan penurunan pelanggaran dari 189 kasus (2023) menjadi 136 kasus (2024), namun tingkat pelanggaran berulang masih tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 29 ayat (2) masih menghadapi hambatan struktural, kultural, dan sosial ekonomi, yang mengurangi efektivitasnya dalam menciptakan ketertiban umum secara berkelanjutan. Diperlukan pendekatan holistik yang menggabungkan penegakan hukum dengan solusi sosial-ekonomi untuk mengatasi akar permasalahan pelanggar yang umumnya berasal dari masyarakat marginal

ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS: EVALUASI KINERJA DPRD KOTA TASIKMALAYA DALAM PENGAWASAN ANGGARAN DAERAH PERSPEKTIF ISLAMIC GOVERNANCE

2025-09-28T12:26:00+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya dalam pengawasan anggaran belanja daerah dari perspektif siyasah syar'iyyah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Tasikmalaya memiliki peran strategis dalam pengalokasian anggaran, namun implementasi fungsi pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas anggota DPRD, kurangnya transparansi informasi, dan intervensi politik. Menurut perspektif siyasah syar'iyyah, pengawasan harus berpegang pada prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas anggota DPRD, penguatan mekanisme pengawasan, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

IMPLEMENTASI ADVOKASI BERBASIS KOMUNITAS DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK: STUDI PERAN KPAID KABUPATEN TASIKMALAYA

2025-09-28T12:38:23+07:00

Penelitian ini membahas peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan advokasi terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi persoalan serius di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, bentuk advokasi yang dilakukan KPAID, serta jumlah kasus yang tercatat pada tahun 2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kekerasan seksual antara lain pola asuh, pengaruh media sosial, minimnya edukasi, dan faktor ekonomi. KPAID melakukan advokasi melalui pendampingan psikis, bantuan hukum, pemenuhan hak pendidikan, serta upaya pemulihan trauma. Tercatat 17 kasus kekerasan seksual terhadap anak selama Januari–September 2023, dengan korban berusia 10–17 tahun.

EFEKTIVITAS PASAL 170 KUHP DALAM MENANGANI KEKERASAN KOLEKTIF: STUDI KASUS GENG MOTOR DI KOTA TASIKMALAYA

2025-09-28T12:33:45+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan geng motor di Kota Tasikmalaya berdasarkan Pasal 170 KUHP. Fenomena geng motor di Tasikmalaya menjadi perhatian karena meningkatnya tindak kekerasan di ruang publik yang dilakukan secara kolektif oleh remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil menunjukkan bahwa penegakan hukum menghadapi tantangan seperti kurangnya alat bukti, partisipasi masyarakat yang rendah, dan minimnya pendekatan preventif. Penerapan Pasal 170 KUHP masih bersifat represif tanpa diimbangi dengan program rehabilitatif yang berkelanjutan. Diperlukan strategi komprehensif dengan mengedepankan restorative justice, edukasi remaja, serta kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat dalam menangani kekerasan oleh geng motor.